Meski lama berkarier di militer, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso lebih populer sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seorang perwira TNI, namanya gemilang di medan tempur. Namun, torehan prestasi selama memimpin Ibu Kota melalui sejumlah kebijakan dan program bagi warga Jakarta membuat namanya lebih dikenal.
Sutiyoso yang biasa dipanggi Bang Yos lahir di Semarang, 6 Desember 1944. Ia merupakan anak keenam dari delapan bersaudara. Ayahnya bernama Tjitrodiharjo dan Ibunya Sumini. Sejak kecil, Sutiyoso dapat didikan keras dari sang ayah yang membuat dirinya memahami bahwa hidup itu harus disiplin dan dibarengi kerja keras.
Tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang tahun 1963, Sutiyoso kuliah di Teknik Sipil Universitas 17 Agustus, namun hanya berlangsung setahun. Ia kemudian memilih pendidikan militer di Akademi Militer (Akabri) Magelang dan lulus pada tahun 1968.
Karier militer Sutiyoso terbilang cemerlang. Kenyang dengan pengalaman tempur dan operasi, dia juga menjabat beragam posisi antara lain Asisten Personel Kopassus, Asisten Operasi Kopassus, Wakil Komandan Jenderal Kopassus, hingga Kepala Staf Kodam Jaya di tahun 1994. Puncak karier militernya adalah menjadi Panglima Kodam Jaya pada tahun 1996.
Semasa menjadi Pangdam Jaya, Sutiyoso dikenal terutama lewat acara Coffee Morning yang digelar sebulan sekali. Pada acara itu dia berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan keamanan Ibu Kota.
Yang menarik, berakhirnya karier di militer tidak membuat Sutiyoso berhenti berkarya. Sebaliknya, prestasi demi prestasi dia catatkan selama memimpin Ibu Kota dua periode (1997-2002 dan 2002-2007). Bahkan, gaya kepemimpinannya disebut-sebut tak jauh berbeda dari mantan Gubernur DKI Jakarta yang legendaris, Ali Sadikin dengan melakukan sejumlah gebrakan membangun Jakarta.
Pada 15 Januari 2004, ia meluncurkan sistem angkutan massal dengan nama TransJakarta atau lebih populer disebut Busway sebagai bagian dari sistem transportasi baru kota. Sistem transportasi yang terintegrasi tersebut hingga kini terus berkembang dan menjadi salah satu kebanggaan warga Ibu Kota.
Mulai 4 Februari 2006, Sutiyoso melarang siapa pun yang berada di wilayah DKI merokok di sembarang tempat. Larangan merokok dilakukan di tempat-tempat umum, seperti halte, terminal, mal, dan perkantoran. Kebijakan yang efektif berlaku sejak 6 April 2006 tersebut hingga kini tetap dijalankan.
Pada 17 Januari 2007, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang peniadaan semua ternak unggas di permukiman. Ia memberi batas waktu bagi warga Jakarta untuk menyingkirkan unggas dari lingkungan tempat tinggal pada 31 Januari 2007.
Pada 2 Maret 2007, ia membuka pusat layanan pesan singkat (SMS) untuk menampung berbagai keluhan warga Jakarta. SMS Center dikelola Biro Humas dan Protokol Pemprov DKI dijadikan bahan bagi gubernur dalam memperbaiki layanan publik dan kinerja aparat pemerintah di bawahnya.
Saat memimpin Jakarta, Sutiyoso satu-satunya gubernur yang mengalami lima kali pergantian Presiden RI. Sutiyoso mengalami masa Presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, hingga masa jabatannya berakhir ketika digantikan Fauzi Bowo yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2007, janji untuk mengurangi kemacetan dan banjir di Jakarta tidak dapat dipenuhi, dua masalah pelik Ibu Kota yang juga sulit ditangani oleh gubernur penerus Sutiyoso.
Usai menjadi gubernur, Sutiyoso mencoba beralih ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Keadilan Persatuan (PKP) besutan Jenderal TNI (Purn) Edy Sudrajat. Di tengah perjalanannya, PKP berubah nama menjadi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Sutiyoso didaulat menjadi Ketua Umum PKPI 2010-2015.
Langkah PKPI pada Pilpres 2014 sebagai salah satu partai pengusung capres Joko Widodo berujung manis. Dengan semua pengalaman militer yang dia punya, Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2015.
Kini, pria yang menikah dengan Setyorini pada 1974 silam itu resmi bergabung dengan Partai NasDem dan dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan pada struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.
