Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo mengharapkan agar masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan Papua.
Menurut Paiman, pelibatan masyarakat adat itu mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan sehingga dapat memperkecil ketimpangan pembangunan antar-wilayah.
“Setiap kabupaten di wilayah Papua memiliki potensi kekayaan alam dan adat istiadat yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan perlu melibatkan masyarakat adat dalam setiap upaya pembangunan,” kata dia, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia pun menilai pelibatan masyarakat adat mampu membuat penurunan kemiskinan menjadi lebih mudah serta dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan berfokus pada perluasan skala ekonomi dan perluasan akses terhadap aset perekonomian.
Hal tersebut dia sampaikan saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (18/7).
Lebih lanjut, Paiman mengajak seluruh pihak terkait agar menjadikan Rakornas itu sebagai refleksi bersama terhadap implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024 dalam memajukan daerah tertinggal, khususnya di tanah Papua secara keseluruhan.
“Pada akhir periode RPJMN 2020-2024 ini, kita perlu melakukan refleksi. Utamanya, atas target 25 daerah tertinggal entas dan sebagai bagian dari upaya penyusunan RPJMN 2025-2029 yang lebih inklusif dan afirmatif,” ucap Paiman.
Selanjutnya, dia juga mengajak agar hasil Rakornas tersebut dapat dimanfaatkan guna menciptakan ekonomi inklusif. Dengan demikian, kata dia melanjutkan, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan antar-kelompok serta wilayah khususnya di Indonesia Timur dapat diwujudkan.
Ia lalu mengingatkan ke depannya diperlukan langkah strategis dalam mengimplementasikan RPJMN 2025–2029.
“Perlu langkah strategis untuk mendukung RPJMN 2025–2029 yang mengarah pada pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal dan inovasi, serta pemerataan penyediaan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah Papua,” ujar dia.
