Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana. Hal ini terkait adanya protes yang diwarnai bentrok masyarakat menolak relokasi atas rencana pemerintah yang akan membangun kawasan Rempang Eco City.
Dia berharap, seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat.
“Rencana investasi besar di kawasan Rempang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat,” kata Saleh saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Pemerintah, kata Saleh, harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri.
“Isu penggusuran dan pemaksaan relokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat,” ucap politikus PAN ini.
Saleh mengatakan, setiap warga negara yang menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya wajib diberikan perlindungan.
“Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar bukan dikeraskan. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya,” ungkap Saleh.